PMII Wajo Kritik Pemda dan DPRD, Soroti Kota Semrawut hingga Dugaan Tambang Ilegal



WAJO — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Wajo kembali melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Kabupaten Wajo. Organisasi mahasiswa tersebut menilai berbagai aspirasi yang telah disampaikan sejak September 2025 hingga kini belum mendapatkan tindak lanjut yang jelas.

Ketua PMII Cabang Wajo 2024-2025, Irfan, pada Jumat (1/5/2026), mengungkapkan sejumlah persoalan yang dinilai semakin memprihatinkan, khususnya terkait tata kelola kota dan lingkungan. Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dari para pemangku kebijakan dalam merespons laporan maupun tuntutan yang telah diajukan.

Salah satu isu utama yang disoroti adalah kondisi Kota Sengkang yang dinilai semakin semrawut. PMII menyoroti maraknya pelanggaran parkir serta penggunaan trotoar dan badan jalan yang tidak sesuai peruntukan. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada kemacetan serta menurunnya kenyamanan pengguna jalan.


“Ia menegaskan perlunya ketegasan dari aparat dalam menertibkan pelanggaran tersebut agar tidak terus berulang,” ujar Irfan.

PMII juga mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama instansi terkait untuk lebih tegas dalam melakukan penertiban. Selain itu, penegakan aturan diminta dilakukan secara konsisten tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

Tak hanya itu, PMII turut menyoroti aktivitas tambang di wilayah Wajo yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Mereka menemukan masih banyak truk pengangkut material yang beroperasi tanpa menutup bak muatan, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan.


Menurut Irfan, meskipun pihak kepolisian telah melakukan penindakan, pelanggaran serupa masih terus terjadi di lapangan. Ia pun meminta adanya pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran tersebut.

Selain persoalan keselamatan, PMII juga mengingatkan adanya dugaan praktik tambang ilegal yang hingga kini belum ditangani secara maksimal. Mereka mendesak Pemda dan DPRD untuk lebih serius dalam menyelesaikan persoalan tersebut demi menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Sebagai bentuk tekanan, PMII Cabang Wajo menyatakan siap kembali menggelar aksi unjuk rasa apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.

“Kami berharap ada langkah nyata dari pemerintah daerah dan DPRD. Jika tidak, kami akan kembali menyuarakan aspirasi melalui aksi di lapangan,” tegas Irfan.

PMII berharap kritik dan masukan yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan DPRD guna memperbaiki tata kelola kota serta memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik di Kabupaten Wajo. (AJ)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama