WAJO — Kekeringan semakin meluas di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sebanyak 61 desa dan kelurahan di 11 kecamatan kini terdampak, sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Wajo masih menghadapi keterbatasan armada untuk mendistribusikan air bersih kepada warga.
Kondisi tersebut terjadi di tengah terus menurunnya ketersediaan air. Sungai Walannae dan sejumlah sungai lainnya dilaporkan berada di bawah kondisi normal, sehingga masyarakat di sejumlah wilayah mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
Koordinator Pusdalops PB BPBD Kabupaten Wajo, Rismawan, mengatakan kekeringan dipengaruhi berkurangnya ketersediaan air akibat rendahnya curah hujan.
“Berkurangnya ketersediaan air menjadi salah satu penyebab terjadinya kekeringan. Kondisi ini juga dipengaruhi dampak El Nino yang mengakibatkan curah hujan rendah,” kata Rismawan, Kamis (10/9/2026).
Menurut Rismawan, kekeringan telah berlangsung sejak 21 Agustus 2026 dan masuk kategori menengah hingga panjang.
Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat yang membutuhkan air untuk minum dan memasak. Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu sektor pertanian, terutama persawahan yang membutuhkan pasokan air.
Untuk merespons kondisi tersebut, BPBD Wajo bersama tim terpadu terus melakukan pendataan, pemantauan serta pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak.
Hingga saat ini, sebanyak 84.000 liter air bersih telah disalurkan kepada masyarakat.
Jumlah tersebut terdiri dari 17 tangki dengan total 81.000 liter air dan dua tandon dengan kapasitas 3.000 liter.
Rismawan menegaskan, air yang disalurkan diprioritaskan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat.
“Air yang kami distribusikan khusus untuk konsumsi atau air minum, bukan untuk mandi dan mencuci,” tegasnya.
Namun, luasnya wilayah terdampak menjadi tantangan tersendiri bagi BPBD. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan armada untuk mengangkut dan mendistribusikan air bersih.
“Kebutuhan mendesak saat ini adalah air bersih, tempat penampungan air bersih dan sumber air. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan armada untuk distribusi,” ujar Rismawan.
BPBD Wajo terus melakukan pemutakhiran data untuk mengetahui perkembangan wilayah terdampak. Penyaluran air dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Kondisi rendahnya ketersediaan air juga terlihat dari hasil pemantauan Bendung Gerak Tempe.
Tinggi muka air (TMA) bagian hulu tercatat 4,1 meter, sedangkan bagian hilir 2,6 meter. Angka tersebut masih berada di bawah kondisi normal yang mencapai 5 meter.
Kondisi pintu bendung saat pemantauan tercatat tertutup.
Rismawan mengatakan BPBD akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air untuk konsumsi, tetap terpenuhi.
“Penanganan terus kami lakukan melalui koordinasi dan pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (AJ)
Posting Komentar